BANDA ACEH - Dalam suatu audiensi pada Senin malam (22/07/2024), Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal...
BANDA ACEH - Dalam suatu audiensi pada Senin malam (22/07/2024), Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr (Han)., menerima Tim Pengumpulan Data Kajian Khusus Staf Ahli Kasad, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko dan Kolonel Arh Fahruddin, S.E., M.Han. Audiensi tersebut membahas kondisi, strategi, dan rencana operasional Batalyon Penyangga Daerah Rawan (Yon PDR) di beberapa daerah, terutama yang dianggap rawan atau strategis.
Dalam menyikapi hal ini, serta menunjukkan dukungan kepada program pembentukan Batalyon PDR, Pangdam IM memberikan pandangan dan masukan berdasarkan pengalaman serta kondisi yang ada di wilayah Kodam Iskandar Muda. Kolaborasi yang baik antara TNI dan masyarakat setempat menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kondisi keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.
Kegiatan kajian khusus ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam pembentukan Batalyon Penyangga Daerah Rawan (PDR) yang dapat meningkatkan efektivitas dan obyektivitas dalam menjaga keamanan di wilayah rawan. Hal ini diyakini dapat meminimalisir ancaman dan potensi gangguan keamanan di wilayah tersebut secara efektif.
Pangdam IM menyatakan bahwa Kodam Iskandar Muda siap mendukung program pembentukan Batalyon PDR demi kepentingan dan keamanan nasional di wilayah Provinsi Aceh. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat TNI seperti Kasdam IM, Irdam IM, Kapok Sahli Pangdam IM, Asrendam IM, Aslog Kasdam IM, Aster Kasdam IM, Kazidam IM, Katopdam IM, Wasops Kasdam IM, dan Wakapendam IM.
Dalam kondisi sebagai pusat wilayah pesisir barat di Indonesia, Batalyon PDR merupakan bagian penting dalam menjaga pengamanan dan stabilitas wilayah rawan. Harapannya dengan adanya Batalyon PDR, ancaman dan potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir secara efektif dan obyektif. Semoga program pembentukan Batalyon PDR dapat terlaksana dengan baik demi kepentingan dan keamanan nasional di Provinsi Aceh. (RED)
