JAKARTA - Koordinator Staf Ahli Kasad, Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra, S. IP., M. Si., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pati Ahl...
JAKARTA - Koordinator Staf Ahli Kasad, Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra, S. IP., M. Si., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pati Ahli Kasad Tingkat-III Bidang Polkamnas, Mayjen TNI Cahya Komara menegaskan bahwa rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat dapat menimbulkan konflik komunal di tengah-tengah masyarakat.
Koorsahli Kasad menjelaskan bahwa dampak dari konflik tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bertikai, namun juga dirasakan oleh pihak yang tidak terlibat langsung. Konflik komunal antar kelompok masyarakat yang dilakukan secara anarkis dan destruktif menyebabkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, yang muaranya dapat melahirkan ancaman disintegrasi bangsa.
Hal tersebut disampaikan pada rangkaian kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat Guna Mencegah Konflik Komunal, yang diselenggarakan oleh Sahli Kasad, Rabu (15/9/2020), di Pusziad, Matraman Jakarta Timur.
"Potensi ancaman yang berkembang harus dianalisa, dievaluasi dan dipetakan guna merumuskan tindakan pencegahan konflik sejak dini, sebelum konflik berkembang pada eskalasi lebih besar. Dalam konteks ini, TNI AD sebagai bagian integral dari TNI, wajib ikut serta dalam upaya pencegahan konflik komunal di tengah masyarakat dengan pendekatan yang rasional dan proporsional guna mendapatkan simpati, memenangkan hati dan pikiran masyarakat ( winning people's heart and minds), " jelas Mayjen Ali Hamdan Bogra dalam sambutan tertulisnya.
Dalam Forum diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Kasdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Djaka Budhi Utama mewakili Pangdam XII/Tpr, dan Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kemenkopolhukam RI Drs. Muztahidin, M.M yang dimoderatori oleh Balqis Manisang dari TV One.
Pada kesempatan tersebut, Prof Widodo menjelaskan bahwa karakteristik era post truth dewasa ini, antara lain telah melahirkan suatu kebenaran, fakta dan bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran dan keyakinan.
"Dengan begitu, akan tumbuh subur cara-cara manipulatif dan menyihir orang untuk mempercayai berdasarkan prinsip-prinsip di luar penalaran dan akal sehat. Masyarakat adalah konsumen, produsen, sekaligus distributor informasi melalui maraknya media sosial, agar masyarakat tidak kebingungan di tengah era tsunami informasi saat ini perlu adanya orkestrasi tunggal untuk meluruskan arus informasi yang ada, " ungkap Profesor Widodo.
Sementara itu, Kasdam XII/Tanjungpura yang mewakili Pangdam XII/Tpr menguraikan, bahwa masalah yang dihadapi Kodam XII/Tanjungpura dengan kondisi masyarakat yang majemuk, di antaranya adalah hubungan antara sistem pemerintahan dengan masyarakat suku bangsa yang muncul karena dianggap mengambil alih dan menguasai wilayah suku bangsa, yang secara tradisional menjadi hak ulayat mereka.
"Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan penggalangan terhadap forum paguyuban merah putih di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, " tuturnya.
Muztahidin, sebagai perwakilan dari Kemenpolhukam RI menegaskan bahwa untuk mencegah konflik meluas dan merugikan lebih banyak, diperlukan berbagai upaya preventif dan persuasif yang jauh lebih efektif dan memiliki dampak jangka panjang ketimbang upaya represif, dengan memanfaatkan media mainstream dan media sosial guna mendinginkan situasi.
Kegiatan FGD diikuti oleh para perwira dari Itjenad, Sahli Kasad, Sintelad dan Sterad, Dispenad, Setjen Kemhan RI, Sahli Pangdam IV/Dip, Sahli Pangdam VI/Mlw, Sahli Pangdam XII/Tpr, Sahli Pangdam XVI/Ptm, Staf Kemenkopolhukam RI, Staf Kemenhan RI, Staf Kemenkominfo RI dan pejabat lainnya. (Dispenad)
