Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Aceh Singkil yang dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang diruang paripurna gedung DPRK Aceh Singkil, Senin 31 Agustus 2020.
Ke tujuh anggota DPRK Aceh Singkil tersebut yakni Aminullah Sagala, Al-Hidayat, Fairus Ahyar, Hj Asmawati, Lesdin Tumangger, Yulihardin, dan Ahmad Fadhli.
Dalam laporannya, Anggota DPRK Aceh Singkil, Ahmad Fadhli meminta pemkab Aceh Singkil untuk mengoptimalkan realisasi PAD yang telah ditargetkan dan untuk menggali sumber potensi PAD yang lain yang pada prinsipnya masih banyak yang dapat di pinggir berdasarkan regulasi yang ada.
Ahmad Fadhli juga meminta Pemkab Aceh Singkil untuk membuat program yang mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak fakir miskin dan berprestasi hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Politisi Partai Nasdem itu juga meminta pemerintah setempat untuk melakukan pembangunan yang berpedoman kepada Qanun RPJMK dan Qanun RTRW sehingga pembangunan tidak terkesan berulang-ulang sehingga pembangunan dapat adil dan merata. Termasuk untuk meningkatkan pelayanan di segala sektor dalam lingkup Pemkab Aceh Singkil.
Disamping itu, Ia juga meminta agar Pemkab Aceh Singkil ikut serta memberdayakan Satpol PP-WH dan menyediakan anggaran secukupnya agar penegakkan Qanun dan peraturan Bupati Aceh Singkil serta undang undang lainnya yang berkaitan dengan Kabupaten Aceh Singkil dapat terlaksana.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Singkil, Hj.Asmawati dalam laporannya menyoroti terkait adanya tanah aset Pemda yang belum jelas dan perlu keseriusan dalam pengurusan sertifikat agar hak kepemilikan aset tanah Pemkab Aceh Singkil menjadi jelas.
Ia juga mempertanyakan tentang kejelasan status lahan tanah PT.Nafasindo seluas 280 hektar, termasuk mempertanyakan terkait banyaknya iklan rokok yang terpasang di tiang listrik seperti di jalan 2 jalur di Kecamatan Gunung Meriah.
Ke tujuh anggota DPRK Aceh Singkil tersebut yakni Aminullah Sagala, Al-Hidayat, Fairus Ahyar, Hj Asmawati, Lesdin Tumangger, Yulihardin, dan Ahmad Fadhli.
Dalam laporannya, Anggota DPRK Aceh Singkil, Ahmad Fadhli meminta pemkab Aceh Singkil untuk mengoptimalkan realisasi PAD yang telah ditargetkan dan untuk menggali sumber potensi PAD yang lain yang pada prinsipnya masih banyak yang dapat di pinggir berdasarkan regulasi yang ada.
Ahmad Fadhli juga meminta Pemkab Aceh Singkil untuk membuat program yang mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak fakir miskin dan berprestasi hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Politisi Partai Nasdem itu juga meminta pemerintah setempat untuk melakukan pembangunan yang berpedoman kepada Qanun RPJMK dan Qanun RTRW sehingga pembangunan tidak terkesan berulang-ulang sehingga pembangunan dapat adil dan merata. Termasuk untuk meningkatkan pelayanan di segala sektor dalam lingkup Pemkab Aceh Singkil.
Disamping itu, Ia juga meminta agar Pemkab Aceh Singkil ikut serta memberdayakan Satpol PP-WH dan menyediakan anggaran secukupnya agar penegakkan Qanun dan peraturan Bupati Aceh Singkil serta undang undang lainnya yang berkaitan dengan Kabupaten Aceh Singkil dapat terlaksana.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Singkil, Hj.Asmawati dalam laporannya menyoroti terkait adanya tanah aset Pemda yang belum jelas dan perlu keseriusan dalam pengurusan sertifikat agar hak kepemilikan aset tanah Pemkab Aceh Singkil menjadi jelas.
Ia juga mempertanyakan tentang kejelasan status lahan tanah PT.Nafasindo seluas 280 hektar, termasuk mempertanyakan terkait banyaknya iklan rokok yang terpasang di tiang listrik seperti di jalan 2 jalur di Kecamatan Gunung Meriah.
Politisi partai Demokrat yang satu ini, juga menyinggung diantaranya terkait banyaknya kendaraan dinas milik pemkab Aceh Singkil yang belum terdata dan terinvenralisir dengan baik sebagai aset Pemda.
"Harapan ke depan di minta kepada TAPK kalau pembahasan badan anggaran agar membuat grafik realisasi pencapaian kerja sesuai visi misi Bupati Aceh Singkil Sehat, Cerdas, dan Sejahtera," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota Dewan dari Partai PBB, Al Hidayat dalam laporannya ikut menyoroti banyak program pembangunan daerah setempat yang perencanaannya dinilai tidak maksimal dan adil. Sehingga, realisasi program pembangunan yang dinilai tumpang tindih.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Singkil, Lesdin Tumangger dalam laporannya menyampaikan bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan tidak cukup di ukur hanya dengan keberhasilan laporan secara administrasi saja. Tetapi, dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah di raih hendaklah dibarengi dengan sinergitas capaian program yang implementasinya dapat dirasakan oleh masyarakat di Aceh Singkil.
Terkait dengan program peningkatan jalan, baik jalan yang menghubungkan antara dusun ke desa, jalan desa ke Kecamatan masih banyak yang belum tersentuh, sementara di lain tempat ada yang programnya hampir setiap tahun di anggarkan.
Politis partai Hanura juga ikut menyampaikan terkait dengan penyelesaian komplik izin mendirikan bangunan rumah ibadah Gereja Pasca Komplik tanggal 13 Oktober 2015 yang mana sampai saat ini belum diselesaikan," ungkapnya.
"Harapan ke depan di minta kepada TAPK kalau pembahasan badan anggaran agar membuat grafik realisasi pencapaian kerja sesuai visi misi Bupati Aceh Singkil Sehat, Cerdas, dan Sejahtera," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota Dewan dari Partai PBB, Al Hidayat dalam laporannya ikut menyoroti banyak program pembangunan daerah setempat yang perencanaannya dinilai tidak maksimal dan adil. Sehingga, realisasi program pembangunan yang dinilai tumpang tindih.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Singkil, Lesdin Tumangger dalam laporannya menyampaikan bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan tidak cukup di ukur hanya dengan keberhasilan laporan secara administrasi saja. Tetapi, dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah di raih hendaklah dibarengi dengan sinergitas capaian program yang implementasinya dapat dirasakan oleh masyarakat di Aceh Singkil.
Terkait dengan program peningkatan jalan, baik jalan yang menghubungkan antara dusun ke desa, jalan desa ke Kecamatan masih banyak yang belum tersentuh, sementara di lain tempat ada yang programnya hampir setiap tahun di anggarkan.
Politis partai Hanura juga ikut menyampaikan terkait dengan penyelesaian komplik izin mendirikan bangunan rumah ibadah Gereja Pasca Komplik tanggal 13 Oktober 2015 yang mana sampai saat ini belum diselesaikan," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai PAN, Yulihardin dalam laporannya menyebutkan sejumlah program kegiatan pembangunan yang dinilai urgent dan harus diprogramkan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Program tersebut, sambungnya, seperti pembangunan jalan sebatang, dan tanggul jalan sungai yang ada dilokasi di Kampung Suka Makmur.
Turut hadir Dalam rapat tersebut Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, Sekdakab Aceh Singki, Drs.Azmi, Sekwan H.Suwan, Puluhan Anggota Dewan, dan para Kepala SKPK dilingkungan Pemkab Aceh Singkil. (AF/Red)
