PPWINEWS.COM, ACEH SINGKIL – Sekjen Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR) Perwakilan Aceh Singkil, Herman, menganalisa penyebab maraknya korupsi keuangan daerah adalah lemahnya keberadaan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat.
Menurut Herman Inspektorat merupakan Instansi Daerah yang mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah terjadinya korupsi sejak dini.
"Inspektorat selama ini seperti jalan di tempat, seakan akan sengaja tidak diperlemah sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap praktik korupsi di daerah tidak pernah terdengar. ini akan menjadi faktor mendorong oknum tak bertanggung jawab melakukan tindakan pidana Korupsi, keuangan daerah dan penyalahgunaan Dana Desa oleh Oknum Kades," ujar Herman dalam Rilisnya kepada Ppwinews.com, Rabu (27/2).
Herman menilai, korupsi terjadi karena lemahnya sistem kontrol di tengah besarnya kekuasaan dan uang yang mengalir ke daerah. Untuk mencegah hal tersebut, Salah satu caranya memperkuat sistem kontrol dengan memperkuat pondasi dari pada badan Inspektorat itu sendiri.
Inspektorat mempunyai fungsi besar karena terlibat sejak perencanaan, implementasi, dan evaluasi Program Pemerintah Daerah. Sebab, jika pondasi nya kuat, maka inspektorat bisa meminimalisir terjadinya tindakan Korupsi.
"Apakah saya, harus menjelaskan lagi tupoksi dari pada Badan pengawasan seperti Inspektorat, itu, dengan kata lain cara kerja Inspektorat sangat berbeda dengan cara kerja Penegak Hukum atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kalau BPKP dan aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bekerja dan bertindak setelah terjadi sesuatu, seperti pemadam kebakaran. Maka Inspektorat ini sebenarnya bekerja sebelum terjadinya korupsi. Inspektorat bekerja sejak awal seperti early warning system atau pencegahan dini," ungkap nya.
Herman juga menjelaskan lemahnya kinerja Inspektorat di akibatkan menjadi bagian Pemerintah Daerah, atau tetap dalam koridor Kepala Daerah, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan efektif. "Inspektorat tidak bisa berbuat banyak, karena berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah," ujarnya.
Diitambah lagi, PJ Inspektorat yang merangkap dua jabatan yang salah satunya masih aktif sebagai Sekwan DPRK Aceh Singkil. "Jadi tidak mungkin seorang pengguna anggaran sekaligus menjadi ketua tim Audit, sungguh tidak masuk akal," terang Herman lagi.
Ia berharap Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid secepatnya mengisi kekosongan Kepala Dinas Inspektorat tersebut, karena saat ini secara kajian analis PAKAR Aceh Singkil hampir seluruh Desa di Aceh singkil di duga bermaslah dan terindikasi dalam hal permainan anggaran Dana desa yang serat dengan Korupsi Kolusi dan Napotime (KKN).
Apa lagi di Pembelian Aset BUMK, PAKAR Aceh Singkil menilai banyaknya Desa yang kurang memahami Standar Operasional Prosedur dalam pembelian aset terutama tentang NJOP dan Spesipikasi harga.
Pihaknya mencontohkan seperti yang dilihat di beberapa Desa tentang adanya pembelian mobil Avanza Seken tahun 2013 senilai 195 juta, pembelian tanah kosong 1 Ha seharga 300 juta, pembelian kebun sawit 1ha sebesar 200 juta, pembelian mobil L 300 seken 140 juta tahun 2014 pajak mati 3 tahun, termasuk Pembelian keybord seken merek KN 2600 senilai 75 juta.
Dari semua pembelian Aset tersebut pihaknya berasumsi begitu pantastisnya nilai objek tersebut sehingga patut diduga pembelian aset tersebut serat dengan Markup atau penggelembungan harga.
Ditambah lagi, maraknya pengaduaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Dana Desa yang tidak pernah berjalan sampai ke meja hijau.
"Kami menduga Inspektorat terkesan menutup-nutupi hasil pemeriksaannya, hingga akhirnya dugaan korupsi Dana Desa di pedesaan sama pada akhirnya masyarakat desa yang sangat dirugikan dan merasa kecewa, karena tidak ada kepercayaan lagi terhadap Inspektorat di daerah," tandasnya. [Red]
Terima kasih telah berkunjung ke PPWInews.com. Silahkan berkomentar dengan sopan. Terimakasih.