PPWINEWS.COM, JAKARTA - LKBHMI PB HMI (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam) memberikan dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan kasus suap anggota DPRD Kalteng, dan perusahaan perkebunan sawit PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Smart Tbk, Sinar Mas Group senilai Rp 240 juta dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Termasuk terhadap sejumlah perizinan PT BAP yang bermasalah.
Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI
Abd. Rahmatullah Rorano S. Abubakar yang dihubungi via WA menyampaikan, di beberapa surat kabar dan media online, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut bahwa perlengkapan perizinan PT BAP tidak lengkap.
Hal tersebut yang kemudian memicu terjadinya dugaan suap terhadap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Meskipun perusahaan tersebut sudah berdiri sejak lama. Diduga PT BAP yang mengusai lahan sawit memiliki sejumlah perizinan diduga bermasalah, yaitu hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.
"Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan telah menggelar rapat untuk membahas persoalan ini dan menurunkan tim khusus ke Kalimantan Tengah untuk memeriksa seluruh perlengkapan perizinan PT BAP dengan tidak menutup kemungkinan, pemeriksaan akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya," jelas Rorano. Kamis, (13/12).
Lanjut Rorano, dalam prosesnya sampai saat ini belum terlihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Oleh karena itu LKBHMI PB HMI mendesak kepada KPK untuk melakukan pemanggilan kepada Menteri LHK untuk dimintai keterangannya dan mendesak kepada Menteri LHK untuk memberikan pernyataan terkait sejumlah perizinan PT BAP. "Dan perusahaan-perusahaan lain yang diduga bermasalah, selain itu LKBHMI meminta agar KPK dan KLKH berkomitmen untuk memberantas kartel mafia kelapa sawit," tegas Rorano.
Rorano juga menghimbau elemen pemerhati lingkungan untuk ikut mamantau pemberantasan kertel mafia kelapa sawit yg merugikan negara, rakyat dan ekosistem lingkungan. "Permasalahan ini seyogyanya harus segera dituntaskan. Apalagi memasuki tahun politik sehingga apabila pemberantasan mafia kartel in menjadi mandek maka akan menimbulkan kecurigaan publik," tutupnya. (ari)
Terima kasih telah berkunjung ke PPWInews.com. Silahkan berkomentar dengan sopan. Terimakasih.